Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

 

 

Pajak Daerah  adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009) 

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009) 

Ketika anda mengunjungi Rumah Makan lalu melakukan pembayaran, dan terlihat dalam struk/nota pembayaran terdapat tambahan pengenaan Pajak Rumah Makan sebesar 10%, maka anda telah berkontribusi dalam pembayaran Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota dimana Rumah Makan itu berada.Pembayaran yang anda lakukan nantinya akan dilaporkan oleh pengusaha dan disetorkan ke kas Daerah sebaga penerimaan daerah dari sektor pajak.

Baca Juga : Tata Cara Lapor SPT tahunan PPh e-Filing

Sedangkan ketika anda melakukan pembayaran Retribusi Daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa/layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan Retribusi namun tidak terdapat jasa/layanan yang diberikan kepada pembayar Retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Retribusi.

Jadi intinya perbedaan retribusi daerah dan pajak daerah terletak pada kontrapestasinya/imbal baliknya. Jika Pajak Daerah tidak mendapatkan imbal balik secara langsung, maka retribusi daerah mendapatkan imbal balik secara langsung atas pembayaran retribusinya.